Organisasi Mahasiswa KMHDI dan PMKRI Tolak Bali Democracy Forum

DENPASAR, DUMAI – Sekitar puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), menggelar aksi demonstrasi Jumat, 10 Oktober 2014, di Gedung DPRD Provinsi Bali di kawasan Renon, Denpasar, Bali.

 

Presiden SBY saat menghadiri BDF (www.tempo.co)

Mereka menyatakan dengan tegas sikap penolakannya terhadap pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF) ke VII yang mulai berlangsung hari ini di Bali International Convention Center (BICC), di kawasan Nusa Dua.

Koordinator lapangan aksi demonstrasi mahasiswa, Florentio Don Bosco Heppi, mengatakan pelaksanaan BDF mengingkari fakta telah terjadinya kemunduran demokrasi di Indonesia.

"Kalaupun BDF harus tetap dilaksanakan, semestinya mengevaluasi secara kritis langkah Presiden SBY dalam membangun demokrasi,” katanya seperti dilansir Tempo.co, Sabtu (11/10).

Para mahasiswa menilai presiden SBY sebagai penggagas BDF justru telah mengingkari demokrasi. Sebab SBY memiliki peran besar meloloskan Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah yang mengubah sistim pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD.

Ketua Pengurus Cabang KMHDI Badung, I Ketut Bagus Arjana Wira Putra, mengatakan alasan pilkada tak langsung untuk efisiensi anggaran, merupakan argumentasi yang melukai hati rakyat.

"Penghematan anggaran pilkada bisa dilakukan dengan menggelar pilkada serentak di seluruh Indonesia," ujarnya.

Kalaupun ada kelemahan dalam sistim pilkada secara langsung, mestinya sistimnya yang harus diperbaiki. Bukan dengan cara memberangus hak pilih rakyat, lalu diserahkan kepada anggota DPRD.