Koalisi Masyarakat Sipil Bali, Tolak Bali Democracy Forum (BDF)

DENPASAR, DUMAI – Koalisi Masyarakat Sipil Bali menyatakan menolak Bali Democracy Forum (BDF) 2014. Juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil Bali, Komang Arya Ganaris mengatakan dengan sitem demokrasi mamastikan seluruh perangkat pemerintah dan negara bekerja untuk rakyat. Apa yang dipertontonkan selama ini, di panggung demokrasi penuh dengan hiruk pikuk, dagelan dan pencitraan para tokoh elit dan politisi.

Democracy Forum (BDF) (beritadewata.com)

“Malahan, baru-baru ini, peran dan partisipasi rakyat dalam demokrasi telah di amputasi dengan disahkannya UU No.22 tahun 214 tentang Pilkada. Dimana pemilihan kepala daerah yang awalnya secara langsung, ternyata dikembalikan wewenangnya kepada elit politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat,”ujarnya, di Denpasar seperti dilansir Beritadewata.com, Jum’at (10/10).

Saat ini, di Tanah Dewata tengah dilangsungkan Bali Civil Society Forum 2014 (BDF ke-VII) yang mengusung tema ”Democratic Governance in the Twenty- First Century: the Roles of Civil Society” yang mengundang organisasi masyarakat sipil untuk bersuara tentang peran masyarakat sipil bagi demokrasi.

Bali Civil Society Forum dan Bali Democracy Forum digelar oleh Institute for Peace and Democracy. Yang ternyata, kedua forum ini tidak ada relevansinya sedikit pun terhadap pengembangan demokrasi di Indonesia yang sedang diproyeksi sebagai role model di Asia.

“Menurut kami, forum ini hanyalah pemanis belaka dari rezim SBY yang merupakan rezim penganut pencitraan politik secara nasional maupun internasional.Tetapi, tidak ada sangkut pautnya terhadap kesejahteraan rakyat ,” ungkapnya.

Tambahnya, forum ini sudah tak layak lagi diselenggarakan yang sekadar berniat membangun citra politik dengan biaya tinggi setiap tahunnya. Dengan begitu, untuk pemerintah baru selanjutnya, diharapkan tidak lagi menggunakan forum-forum seperti BDF yang hanya untuk rutinitas tahunan tanpa mengubah sesuatu yang pondasional dari hak berdemokrasi untuk kesejahteraan rakyat.