Politik Dinasti Sah Saja

Kita ketahui bahwa beberapa kasus politik dinasti sudah banyak terungkap di Indonesia. Contohnya saja kasus terbaru Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, kini Atut di cekal keluar negeri oleh KPK. Ratu Atut memang dikenal memiliki saudara yang kini menduduki suatu jabatan di provinsi Banten. Adiknya Wawan, sebagai Bupati Lebak Banten, sedangkan istrinya wawan, Airin menjabat sebagai walikota Tangerang Selatan dan banyak lainnya saudara Ratu Atut yang menduduki jabatan di Banten.

Kalangan memang banyak menilai bahwa politik dinasti lebih cenderung untuk melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) namun politik dinasti itu sah-sah saja dilakukan oleh seorang politisi jika beberapa syarat terpenuhi.

Menurut saya ,syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1.       Politik Dinasti akan sah apabila memang dapat dukungan dari rakyat dan tulus dari hati nurani rakyat untuk memilih. (Disaat pemilu berlansgung)
2.       Selama proses Pemilihan pemimpin (Bupati, Gubernur, Anggota DPRD dan lainnya) itu berlangsung dengan Jujur dan Adil (Jurdil) tanpa adanya praktek suap dan lainnya
3.      Memang sang politisi sangat berkompeten dalam bidangnya dan punya komitmen untuk mementingkan kepentingan rakyat diatas segalanya.

Nah, oleh karena itu apabila semua syarat itu terpenuhi, maka opini saya politik dinasti itu boleh saja dilakukan apabila untuk kepentingan rakyat dan memajukan negeri ini ke arah yang lebih baik, mapan dan maju. 

Tapi untuk saat ini, sangat sulit terwujud jika politik dinasti itu memenuhi tiga syarat di atas. Karena memang politik Indonesia saat ini sangat buruk hanya mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Sehingga sering banyak terjadi praktek korupsi dan lebih tragisnya lembaga/institusi penegak hukum para anggotanya terlibat korupsi. Dear Writter (WPW 13)