Pembenahan Ibukota Lebih Mudah Apabila Jokowi Jadi Presiden

Jokowi mencium bendera Merah Putih
seusai diumumkan sebagai Capres PDIP

JAKARTA, DUMAI- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan kesiapannya menjadi Capres PDIP untuk bertarung dalam pemilihan presiden mendatang bukan berarti mengkhianati kepercayaan warga Ibukota. Sebaliknya, jika terpilih sebagai presiden, Jokowi dinilai dapat lebih mudah dalam membenahi Ibukota.

Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, selama 1,5 tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, sapaan Joko Widodo, melihat banyak permasalahan Ibukota yang juga menjadi persoalan pemerintah pusat. Sementara ritme kerja Jokowi tak mampu diiringi kinerja pemerintah pusat.

"Memang serba sulit tapi harus dilihat prioritasnya. Karena selama jadi gubenur, Jokowi melihat banyak persoalan berada di pusat," kata Andrinof seperti dilansir Beritasatu.com, Jumat (14/3).

Andrinof mengatakan, setidaknya ada empat program unggulan dan strategis Pemprov DKI yang terkendala di pemerintah pusat. Program itu adalah upaya mengatasi banjir di Ibukota harus dilakukan normalisasi sungai yang menjadi program Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara dalam hal kemacetan terkendala dengan sistem transportasi makro.

"Selanjutnya mengenai perumahan dan permasalahan Jabodetabek sebagai mega urban. Ritme Jokowi tak seiring dengan proyek di Kementerian PU untuk Jakarta misalnya," jelasnya.

Meski telah menyanggupi untuk maju sebagai capres, sejauh ini, menurut Andrinof, roda pemerintahan Pemprov DKI Jakarta tidak akan terganggu. Jokowi tetap harus fokus bekerja sebagai gubernur dan tidak perlu kampanye.

"Jokowi belum perlu kampanye, dia masih full urus Jakarta, karena Pilpresnya juga masih lama. Selain itu, kampanye yang dilakukan menjelang pemilihan legislatif sudah disampaikan. Memang yang diperlukan saat ini hanya pernyataan kesiapan Jokowi untuk maju sebagai capres. Itu saja, tidak perlu kampanye," jelasnya.