Pemerintah Pusat Jangan Caplok Bali

antarafoto.com

TELUK BENOA, DUMAI- Upaya investor mengincar kawasan konservasi Teluk Benoa untuk direklamasi belum berhenti dan tak ada kata menyerah. Kendati hasil kajian (FS/Feasibility Study) Universitas Udayana (Unud) menyatakan tidak layak reklamasi muncul lagi kajian tandingan universitas lain di luar Bali yang digandeng pihak investor.

Tidak hanya investor yang mengicar Teluk Benoa, pemerintah pusat juga tampaknya memberi lampu hijau atas rencana reklamasi itu sebab ada wacana dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merevisi Perpres Sarbagita dan mengubah status kawasan konservasi.

Menurut tokoh masyarakat Badung Nyoman Sentana, adanya wacana revisi Perpres Sarbagita oleh Presiden SBY dan adanya kajian tandingan atas pesanan investor menggandeng perguruan tinggi luar Bali, mengindikasikan perselingkuhan penguasa dan pengusaha untuk memuluskan jalan reklamasi Teluk Benoa. Hal itu juga dinilai sebagai upaya mencaplok Bali oleh pemerintah pusat dengan mengabaikan aspirasi dan penolakan rakyat Bali atas rencana reklamasi itu. 

“Ini terkesan ada perselingkuhan penguasa dan pengusaha. Bahkan pusat juga tampaknya ingin mencaplok Bali dan memaksakan kehendak di Bali. Jangan penguasa dikendalikan investor apalagi sampai menjual Bali,” kata Sentana seperti dilansir balipost.com Minggu (19/1).

Ia berharap DPRD Bali tidak diam dan tutup mata serta telinga atas adanya kajian  tandingan dan upaya investor memuluskan rencana reklamasi dengan segala cara. Ketua Forum Badung Bersatu itu mendesak DPRD Bali segera memanggil pihak investor dan perguruan tinggi yang membuat kajian tandingan itu. DPRD jangan malah lepas tangan atau mau cuci tangan dengan melampar bola ke Gubernur Bali Made Mangku Pastika.