KPU Wajib Tuntaskan Kisruh DPT

Maskot Pemilu 2014 (Merdeka.com)

Penyelenggaran pesta demokrasi Pemilu Legislatif 9 April dan Pemilu Presiden 9 Juli 2014 sudah semakin dekat. Namun tahapan-tahapan persiapan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih meragukan. Sampai saat ini KPU belum bisa memastikan kapan daftar pemilih tetap (DPT) akan diumumkan. Sejumlah kalangan di DPR dan partai politik meminta KPU menunda pengumuman DPT karena berbagai masalah klasik yang belum beres. Terutama soal akurasi data pemilih.

Sejumlah pihak menemukan banyak kasus soal pemilih ganda, penduduk yang belum didaftar, nama-nama fiktif, data-data lama yang belum diperbarui, dan masih banyak soal dalam daftar pemilih sementara yang diumumkan KPU. Padahal pemerintah sudah menghabiskan anggaran negara sekitar Rp 5 triliun untuk proyek e-KTP yang diyakini akan menyelesaikan problem utama kisruh DPT seperti yang terjadi pada Pemilu 2009 lalu. Tapi megaproyek e-KTP itu sendiri tak luput dari masalah.

KPU yang diisi orang-orang hebat, berpengalaman, independen, dan pekerja keras seperti tidak berdaya menghadapi gelombang awan hitam yang menyelimuti DPT itu. Atau memang sistem yang membuat KPU tidak berdaya untuk memberikan DPT yang berkualitas nomor satu seperti yang kita impikan?

Pemilu 2014 yang diharapkan bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik justru terjadi sebaliknya karena politik kekuasaan yang menghalalkan segala cara. Karena itu, kita berharap KPU benar-benar bersinergi penuh dengan masyarakat agar terhindar dari kooptasi, intimidasi, infiltrasi pihak-pihak yang ingin memancing ikan di air keruh. KPU memang lembaga independen.

Tapi dalam bekerja menyiapkan hajatan besar pemilu tentu mereka tidak bisa bekerja sendirian. Ada banyak unsur, elemen, institusi, dan individu yang harus diajak bekerja sama untuk mempersiapkannya. KPU harus bekerja dengan cara-cara yang transparan, terbuka, akuntabel, dan mudah diakses publik untuk menangkal berbagai macam intervensi. Termasuk menyampaikan secara terbuka tentang kesulitan dan kendala menyusun DPT yang berkualitas seperti diharapkan masyarakat.

 Lantas dari mana memulainya? KPU harus memulai dari yang paling mungkin dan paling mendesak. Jika ragu, KPU harus langsung meminta pendapat masyarakat mana yang harus didahulukan karena masyarakatlah pihak yang lebih netral di a