Ormas Tuding Ada Diskriminasi Perekrutan Pekerja Hindu di Bali

DENPASAR, DUMAI -- Aliansi Elemen Masyarakat Bali (EMB) melakukan aksi demonstrasi ke Gedung DPRD Bali dan Bandara Internasional Ngurah Rai sebagai bentuk protes pengumuman perekrutan tenaga kerja dibagian ACS diduga bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan. Aliansi EMB ini terdiri dari Perguruan Tenaga Dalam Sandi Murti, Cakra Wayu, Sekehe Citarum dan Gasos Bali mendatangi Gedung DPRD Bali dikoordinir Putu Dana. Sementara massa yang lain dari aliansi yang sama menggelar aksi di Bandara Internasional Ngurah Rai Kabupaten Badung dipimpin Ketua Gabungan Solidaritas (Gasos) Bali Lanang Sudira.

Postingan Ade Wijaya di Facebook (www.suaradewata.com)

Massa yang mendatangi Gedung DPRD Bali diterima anggota Komisi II DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardana. Dalam dialog sekitar satu jam itu, Koordinator aksi, Putu Dana meminta anggota DPRD Bali untuk menyikapi serius persoalan itu dengan menyelidik langsung ke lapangan untuk mengetahui secara pasti jumlah tenaga kerja Hindu yang direkrut perusahaan.

“Berapa persen orang Bali bekerja di Bandara Ngurah Rai. Untuk itu, hari ini kami langsung turun di dua lokasi berbeda yakni di DPRD Bali dan Di Bandara Ngurah Rai. Jangan sampai isu ini menjadi isu SARA yang diboncengi kepentingan oknum tertentu. Kami tidak akan tinggal diam mengenai hal ini. Diskriminasi itu tolong dihapuskan sehingga isu SARA ini tidak meluas di masyarakat,” tegas Putu Dana.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Cakra Wayu, Nyoman Suarta mengungkapkan prosentase tenaga kerja yang beragama Hindu di perusahaan BUMN jumlahnya berkurang. Menurut dia, adanya informasi perekrutan tenaga kerja untuk non-Hindu di ACS telah menegaskan ada upaya meminggirkan tenaga kerja lokal Bali dari peluang kerja yang tersedia. Sangat disesalkan perusahaan mengeluarkan kebijakan yang berbau SARA tersebut. “Aspirasi ini untuk meredam isu SARA. Kami merasa dianaktirikan di tanah sendiri. Banyak sekali lowongan yang diunggah di media sosial tetapi hanya untuk non-Hindu. Isu ini dapat memicu gesekan SARA. Diharapkan pemangku kebijakan mengambil sikap cepat untuk mengatasi persoalan itu,” jelas Nyoman Suarta.

Berikut empat pernyataan Sikap EMB yakni pertama, hentikan diskriminasi dalam hal perekrutan tenaga kerja. Kedua, meminta DPRD Provinsi Bali dan Pemprov Bali membuat tim dan turun ke perusahaan-perusahaan BUMN maupun swasta yang ada di wilayah Bali untuk mengecek prosentase pegawai lokal dan non-lokal. Ketiga, membuat aturan komposisi tenaga kerja lokal dengan non-lokal dengan perbandingan minimal 60 persen pegawai lokal dan 40 persen pegawai non-lokal, dan keempat, meminta semua pihak menghargai masyarakat lokal Bali. Menanggapi aspirasi tersebut, Adhi Ardhana mengatakan pemerintah daerah dalam setiap kebijakannya yang berhubungan dengan tenaga kerja mengedepankan semangat melindungi budaya Bali.

“Semua Perda yang berhubungan dengan tenaga kerja selalu dimasukan unsur budaya. Kita harus hati-hati. Daya tarik wisata adalah budaya. Pariwisata Bali adalah pariwisata budaya. Perkembangan pariwisata budaya harus dijaga. Bali tidak bisa hidup tanpa pariwista budaya,” katanya seperti dilansir suluhbali.co, Jumat (31/7).

Sebelumnya, ini informasi rekrutmen tenaga Cleaning Service yang diposting : Ade Wijaya dalam akun Facebooknya ke group Lowongan Kerja Bali, dituliskan: “Dibutuhkan tenaga cleaning service sebanyak-banyaknya non-Hindu buat di area bandara khusus buat di ACS dan penerimaan karyawan paling lambat tanggal 17-07-2015. Syarat: 1. Foto Copy KTP, dan 2. Ijazah terakhir”.