Pulau Bali di Antara Kehancuran atau Kemajuan

Gerakan Tolak Reklamasi Teluk Benoa  (www.mongabay.co.id)

DUMAI- Polemik reklamasi Teluk Benoa, Badung kini menjadi masalah konflik yang tidak habis-habisnya dibahas diberbagai media, ajang diskusi ataupun obrolan di warung kopi. Disatu sisi pemangku kebijakan ngotot kalau reklamasi Teluk Benoa sebagai salah satu upaya menyelamatkan Bali dimasa mendatang, namun disisi lain tidak sedikit yang berpandangan miring akan reklamasi tersebut. Bahkan sejumlah kalangan sangat menyayangkan dan nyaris tidak percaya ada orang Bali yang rela tanah leluhurnya menjadi hancur dari sisi ekosistem dan sosiokultural hanya untuk mengejar keuntungan ekonomi dan perkembangan wilayah urban di pesisir selatan Bali.

Berkaca dari reklamasi pantai yang ada di Negeri ini sebut saja Pantai Indah Kapuk, Muara Angke, Mamuju, Teluk Manado, Losari, dan daerah lainnya di Indonesia, selalu meninggalkan masalah di kemudian hari. Dan jika ditilik dari teoritis, reklamasi pantai bukan merupakan hal yang ditabukan tentunya dengan dasar pertimbangan yang matang dan melalui kajian yang mendalam dan konfrehensif.

Reklamasi pantai dapat dilakukan apabila memenuhi empat criteria pokok yakni kebutuhan ruang wilayah untuk pengembangan budi daya di daerah pesisir. Keterbatasan ruang di daratan, daerah tersebut bukan merupakan wilayah mangrove, cagar alam, suaka margasatwa, hutan lindung, taman nasional, serta wilayah yang memang difungsikan untuk menjaga keseimbangan ekosistem lahan basah dan pesisir serta wilayah di sekitarnya.

Gerakan Tolak Reklamasi Teluk Benoa  (www.mongabay.co.id)

Meski demikian reklamasi pantai dalam skala besar, harus memperhitungkan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), serta harus diatur dalam satu dokumen lengkap yg berkaitan dengan Urban Policy. Misalnya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Urban Guidelines hingga skala detail pada DED.

Lalu bagaimana dengan Reklamasi Teluk Benoa yang kini menjadi pergunjingan hangat oleh berbagai kalangan masyarakat Bali.?

 Melihat penomana yang berkembang, tidak sedikit opini baik yang setuju maupun yang menolak rencana reklamasi tersebut memiliki sisi kebenaran yang relatif. Saat ini tergantung bagaimana para pemangku kebijakan, maupun elemant masyarakat yang memiliki hak untuk ikut urun rembug membangun Bali ini kedepan duduk satu meja agar mencapai kata sepakat apakah rencana ini akan diteruskan atau berhenti di tengah jalan. Jangan sampai rencana untuk memajukan Bali dimasa mendatang justru berbalik 180 derajat menjadi hancurnya warisan yang akan kita turunkan ke anak cucu kita kelak. Sebagai masyarakat Bali tentunya titik kesepakatannya yang harus dipegang bersama bahwa bagaimana memajukan Bali dengan atau tanpa reklamasi. Karena kemajuan Bali dimasa mendatang merupakan tujuan utama kita agar Bali yang kita wariskan kelak keanak cucu menjadi Bali yang santi (damai).

Sumber Klik Disini