Masyarakat Bali Termakan Janji Manis Investor "Hitam"

Ilustrasi Investasi Hotel Legian Bali (hotelseminyakbali.com)

BALI, DUMAI- Dalam dekade terakhir, Bali dirundung banyak investasi hitam, baik di sektor perbankan, properti maupun di sektor pariwisata. Ironisnya, tak sedikit masyarakat yang termakan janji manis investor yang menghalalkan berbagai cara untuk memuluskan usahanya.

Hal itu terungkap dalam diskusi terbatas, Kamis lalu. Diskusi dihadiri Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Bali Putu Armaya, S.Sos., S.H., Dekan Faultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Undiknas Univerity Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, S.E., M.M., Pemerhati Ekonomi Bali Viraguna Bagoes Oka dan Kabid Bina Lembaga Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Gede Indra, S.E., M.M.

Raka Suardana mengatakan, Bali adalah daerah yang eksotik sehingga menarik bagi orang lain. Karena itu, kawasan ini tidak hanya didatangi oleh para investor yang murni ingin menanamkan modalnya, juga investor abal-abal atau hitam.

''Sayang kita masyarakat Bali terlena dengan semua itu. Namun, siapa yang harus disadarkan, karena regulasi belum ada. Yang membuat regulasi juga tidak peka atau tidak tahu, bahkan legislatif dan eksekutif membiarkan hal itu begitu saja,'' ungkapnya seperti dilansir Balipost.co.id, Senin (11/11).

Dijelaskan, sejak 1996 ketika pariwisata diprediksi melonjak, daerah-daerah pantai yang ada di selatan diburu. Masuknya spekulasi dan pencucian uang ini menyebabkan harga tanah makin menggila. ''Hanya para calo yang diuntungkan dengan adanya investor hitam dan diuntungkan dengan adanya pembangunan seperti itu,'' ungkapnya.

Selain investasi hitam di sektor properti, adanya tawaran investasi di sektor perbankan juga patut diwaspadai oleh masyarakat. Menurut Gede Indra, berbicara tentang investasi hitam mesti dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi regulasi, di mana pemerintah harus hati-hati memberikan izin investasi. Kedua, dari sisi konsumen atau masyarakat harus cerdas memilih perusahaan investasi tersebut.

''Kalau investasi di sektor perbankan harus dilihat dulu usahanya, apakah berizin atau tidak. Tawaran investasi tersebut masuk akal atau tidak. Jangan hanya dilihat dari sisi untung besar, tetapi dilihat masuk akal atau tidak,'' tegasnya.

Dia berpesan kepada masyarakat agar tidak terbuai dengan janji-janji yang ditawarkan. Keberadaan investasi yang menawarkan hasil di luar batas wajar wajib dicurigai. ''Jangan menerima begitu saja tawaran yang dijanjikan. Apa pun itu harus diteliti bila perlu jangan ikut agar tidak terjerumus,'' ucapnya.

Dari sisi regulasi pemerintah juga harus hati-hati memberikan izin, khusus untuk koperasi ada kewenangannya di kabupaten, dinas terkait, gubernur dan pusat. ''Logikanya siapa yang memberikan izin dia yang harus mengawasi,'' pungkasnya.